Utang luar negeri yang sebagian besar di buat oleh pemerintah Orde Baru dilakukan tanpa persetujuan rakyat secara terbuka dan tidak memberikan kemakmuran pada rakyat sebagaimana seharusnya . Kini bangsa Indonesia sedang terpuruk dengan menanggung beban utang luar negeri mencapai sekitar Rp. 1.500 triliun setara dengan 100 % PDB [Product Domestic Brutto], sehingga setiap warga negara baik yang baru lahir maupun berusia lanjut harus menanggung beban sebesar Rp. 7,3 juta.

Dampak nyata dari beban utang itu adalah pada anggaran pembangunan dan pengeluaran sosial. Utang luar negeri setiap tahun membebani anggaran negara sekitar Rp. 90 triliun, yang sama nilainya dengan 40-50% anggaran belanja negara. Sementara anggaran pembangunan hanya 13,4 % [Rp. 45,5 triliun] dan dana kesehatan kurang dari Rp.10 triliun. Artinya, tiap warga negara Indonesia tiap tahun membayar kreditor sebesar US $ 45 dan hanya menerima anggaran kesehatan US $ 2 per orang. Kondisi seperti ini sangat menyengsarakan rakyat karena berbagai subsidi [bbm, listrik, pajak, pendidikan, kesehatan dll] mengalami pengurangan demi membayar hutang.

Ironisnya utang tetap dikucurkan oleh lembaga dan negara donor meskipun mereka mengetahui telah terjadi berbagai macam penyelewengan dalam pemanfaatannya. Ternyata, IMF dan Bank Dunia hanya mendahulukan kepentingan mereka dan gagal mewujudkan janjinya untuk memperingan beban utang luar negeri dan menanggulangi kemiskinan.***