POPULI design

Strategi Genius

2011-07-21T03:04:00.001+07:00

Puisi dan Bulu Kuduk

2011-07-21T02:53:00.001+07:00

17 Doa Harian

2011-07-21T02:35:00.001+07:00

Muslimah Sejati

2011-07-21T02:05:00.001+07:00

Life for Happiness

2011-07-21T02:00:00.001+07:00

Meraih Kecerdasan

2011-07-21T01:56:00.001+07:00

Jalan Hidupku

2011-07-21T00:58:00.003+07:00

Jalan Hidupku

---------------------------------------

Penulis :
Wajihudin Walantaqi

Desain Cover :
Andy Yoes Nugroho

Penerbit :
Marja, Bandung – 2011

---------------------------------------

Anti RUU Pornografi

2006-04-21T01:02:00.003+07:00

Tolak PORNOGRAFI !
Tolak Juga RUU PORNO!

Pornografi yang merupakan sebuah bentuk eksploitasi berlebihan atas seksualitas – melalui majalah, buku, film dan sebagainya – tentu saja harus kita tolak dengan tegas. Tapi, sangatlah keliru bila ada yang berpikir bahwa untuk mencegah dan menghentikan pornografi, kita dapat melakukannya lewat sebuah undang-undang yang hendak mengatur moral dan akhlak manusia Indonesia secara pukul rata, seperti yang tertera dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi atau “RUU PORNO”.

Kalau mau hentikan pornografi, maka seharusnya Negara mengatur “penyebaran” barang-barang pornografi – dan bukannya mengatur soal moral dan etika manusia Indonesia. Bukankah soal pengaturan moral dan etika itu lebih merupakan wewenang lembaga agama dan budaya?

Mengapa Menolak RUU PORNO?

RUU PORNO harus kita tolak karena...

Pertama, RUU PORNO tak mengakui “kebhinekaan” masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan agama.

RUU PORNO dibuat berdasarkan asumsi bahwa Negara, melalui undang-undang, dapat mengatur etika dan moralitas masyarakat, terutama lewat cara berpakaian. Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara beragam yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang juga punya pandangan beragam tentang nilai-nilai moral. Bukanlah Negara, tetapi lembaga agama dan adat yang harus diberi kesempatan mengatur nilai-nilai moral serta tatasusila di negeri ini. Negara justru harus melindungi perbedaan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakatnya. Negara hanya bisa turut campur, lewat hukum dan penegakan hukum, bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar (hak-hak asasi manusia) setiap warga negaranya – termasuk bila ada yang hendak “memaksakan” nilai-nilai moralnya kepada masyarakat dari agama atau adat-istiadat yang berbeda.

Kedua, RUU PORNO mengatur moral dan etika umum berdasarkan satu pandangan agama atau budaya tertentu.

Dengan mencoba mengatur moral dan etika umum, disadari atau tidak, Negara telah “terjebak” mengadopsi nilai-nilai partikular dari agama atau budaya tertentu untuk diberlakukan secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu. Hal ini berarti bahwa Negara kembali tidak menempatkan diri sebagai pelindung “kebhinekaan” masyarakat Indonesia. Lebih buruk dari itu, Negara telah mengkhianati amanat universal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara '45 yang menjadi dasar pijakan bagi demokrasi kita – yang jelas berbeda dari teokrasi, yang berdasarkan pada satu agama dan budaya tertentu saja. Sehingga, berpotensi menciptakan perpecahan atau disintegrasi bangsa.

Ketiga, RUU PORNO menyudutkan perempuan dengan menempatkannya sebagai penyebab utama maraknya pornografi dan kebejatan moral.

RUU PORNO dibuat berdasarkan asumsi bahwa kalau tidak ingin terjadi kebejatan moral dan maraknya pornografi, maka kaum perempuan harus menutup rapat-rapat seluruh tubuhnya dari pandangan kaum laki-laki. Jelas bahwa RUU PORNO ini tidak mau mengakui kenyataan bahwa nafsu tak terkendali dari orang yang memandang – baik laki-laki maupun perempuan – adalah salah satu faktor dominan terjadinya kebejatan moral atau maraknya distribusi pornografi. Pada saat yang sama, RUU PORNO pun melecehkan kaum laki-laki di Indonesia secara umum, karena menganggap bahwa mereka tak mampu mengkontrol nafsu birahinya – sebagaimana kaum laki-laki pada jaman jahiliyah di Timur Tengah.

Keempat, RUU PORNO mengatur privasi atau wilayah privat dari anggota masyarakat dan bukannya melindunginya.

Dengan mengatur moral dan etika umum, maka RUU PORNO telah pula mengatur hak-hak yang sangat pribadi anggota masyarakat terhadap tubuhnya – termasuk dalam hal melakukan masturbasi atau onani – dan terhadap pakaian yang hendak dikenakannya. Bukanlah urusan Negara untuk mengatur masturbasi, onani maupun kepantasan dalam berpakaian. Sekali lagi, Negara semestinya melindungi wilayah privat anggota masyarakatnya dan bukannya melakukan pengaturan secara berlebihan. Kalau tindakan perorangan ini menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, maka hal itu seharusnya diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bukannya melalui RUU PORNO.

Kelima, RUU PORNO melakukan pengaturan moral atau etika umum berdasarkan dugaan yang pembuktiannya sangatlah bergantung pada “penafsiran yang subyektif.”

Dalam melakukan pengaturan moral dan etika umum, RUU PORNO telah terlalu jauh menafsirkan bahwa gambar-gambar maupun gerakan-gerakan serta desahan-desahan tertentu adalah bukti yang dengan sendirinya telah menunjukkan terjadinya tindakan yang mengarah pada “pornoaksi” dan pornografi. Padahal, sangat mungkin, misalnya, bahwa gambar-gambar tersebut adalah karya seni, dan gerakan-gerakan atau desahan-desahan yang terjadi adalah karena sedang melakukan “kegiatan olahraga” atau pun sedang “mengerang kesakitan”. RUU yang penuh penafsiran seperti ini tentu tak layak dijadikan Undang-Undang. ***

Atas nama akal sehat, demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45, mari kita sama-sama tolak RUU PORNO ini.

Kita Tolak Pornografi! Kita Tolak pula RUU PORNO ini!

Aliansi Bhinneka Tunggal Ika

----------------------------------------------
[1]Pornografi atau pornography, dalam bahasa Inggris, adalah 'kata benda' yang berarti majalah, buku film dan sebagainya yang dimaksudkan untuk menimbulkan kegairahan seksual dengan cara menampilkan gambar ketelanjangan ataupun kegiatan seksual (sumber: Chambers English Students' Dictionary)

Rakyat Kesetrum Listrik Swasta

2002-08-10T03:55:00.005+07:00

-----------------------------------------
Poster Concept & Design
Andy Yoes Nugroho
Size 65 x 47 cm
Published by WG-PSR
August 2002
-----------------------------------------

Mengapa
Tarif Listrik Mahal?

UTANG LUAR NEGERI Hampir 80% sumber pendanaan sektor ketenagalistrikan tergantung kepada tiga lembaga keuangan internasional: World Bank [WB], Asian Development Bank [ADB], dan Japan Bank of International Cooperation [JBIC]. Beban keuangan PLN semakin berat ketika investasi beberapa proyek PLN dibiayai dengan dana Export Credit Agency [ECA]. PLN semakin menghadapi kesulitan karena para penyandang danainvestasi tersebut juga berkepentingan dalam bisnis listrik swasta dan bisnis bahan bakar. Dengan telah disetujuinya Penyertaan Modal Pemerintah [PMP] sebesar 28,5 triliyun rupiah atas tunggakan utang PLN maka sesungguhnya seluruh rakyat Indonesia telah menanggung utang tersebut meskipun belum menikmati listrik.
BEBAN KONTRAK LISTRIK SWASTA Kontrak listrik swasta yang jumlahnya 27 proyek dengan nilai total kontrak sebesar 134 miliar USD telah menjadi beban yang sangat berat bagi kondisi keuangan PLN. PLN terpaksa menanggung beban yang sangat berat akibat kebijakan pemerintah untuk meneruskan kontrak-kontrak yang sudah mati sebagaimana disepakati dalam Letter of Intent IMF. Pemerintah telah menetapkan kebijakan penyelesain kontrak-kontrak tersebut melalui cara “Out of Court Settlement”, yaitu dengan melakukan renegoisasi tanpa melalui jalur pengadilan. Sebagai konsekuensinya maka PLN/pemerintah harus membayar 6,5 triliun rupiah kepada pihak Paiton I dan II untuk pembelian energi sebesar 0 [nol] kWh.

PEMBELIAN BAHAN BAKAR Rasionalisasi harga pembelian bahan bakar yang seharusnya dilakukan tahun 1998 ternyata tidak terlaksana. Diskriminasi penetapan harga pembelian bahan bakar gas yang sangat mahal terhadap PLN masih terus berlangsung.

KORUPSI, KOLUSI dan NEPOTISME [KKN] Proyek-proyek listrik swasta yang harga jual listriknya ke PLN sangat tidak wajar, ternyata syarat dengan nuansa KKN, antara keluarga Cendana beserta kroninya dengan para kontraktor asing yang didukung orang-orang kuat di negaranya. Kontrak Paiton I misalnya, nilainya diatas 2 milyar USD, padahal untuk proyek sejenis di luar dan di dalam negeri hanya menelan investasi sebesar 1,15 USD.

AKIBATNYA l Masyarakat harus menanggung semua beban keuangan PLN dalam kenaikan tarif dasar listrik [TDL]. l Kenaikan Tarif Dasar Listrik akan rutin dilakukan tiap tiga bulan sejak Juli 2001 sampai dengan tahun 2005. l Indonesia terancan krisis listrik.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

WG-PSR
NGO Working Group on Power Sector RESTRUCTURING

Beranggotakan:
International NGO Forum on Indonesia Development [INFID], LBH Jakarta,
Yayasan Gemi Nastiti [GENI] Salatiga, dan Indonesia Corruption Watch [ICW]

Tujuan WG-PSR adalah mengadvokasi proses restrukturisasi
ketenagalistrikan di Indonesia agar memenuhi kaidah transparansi,
akuntabilitas publik, dan melibatkan partisipasi publik.

Sekretariat:
Jl. Mampang Prapatan XI No. 23
Jakarta Selatan 12790
Telp: (021) 79196721, 79196722
Fax: (021 ) 7941577
Email: wg_psr@yahoo.com

The Lost Geration

2002-01-20T04:10:00.004+07:00

---------------------------------------
Poster Concep & Design
Andy Yoes Nugroho

Illustrasi Teguh Anka

Size 65 x 45 cm
Published by INFID
---------------------------------------

Menyikapi Sidang CGI ke-12
Nusa Dua Bali, 21-22 Januari 2002

Rejim telah berganti dari Soeharto ke Habibie kemudian ke Gus Dur dan saat ini kepada Megawati namun perekonomian Indonesia tetap tidak beranjak dari pemulihan. Krisis moneter dan ekonomi 1997 telah menyebabkan utang Indonesia semakin memberatkan. Utang luar negeri berjumlah 742 triliun rupiah dan utang domestik sebanyak 659 triliun rupiah. Total berjumlah 1.401 triliun rupiah (US$ 150 miliar). Jadi kondisi saat ini jauh lebih buruk daripada saat kita masuk ke rejim Orde Baru. Kalau dulu istilahnya ‘luka parah’ maka sekarang menjadi ‘berdarah-darah’. Politik utang yang diterapkan rejim Orde Baru ternyata telah menyandera kita kedalam sebuah perangkap yang sulit untuk keluar dengan selamat. Pertemuan CGI ke-11 di Jakarta tahun lalu dengan topik pengentasan kemiskinan malah membuat semakin banyak orang miskin yang terpinggirkan. Akankah pertemuan CGI ke-12 di Bali pada tanggal 21-22 Januar1 2003 dengan topik “equality, sustainability and poverty reduction” sebagai harapan? Jawabannya tentu saja TIDAK. Pemerintah Indonesia telah menyusun proposal utang baru dalam sidang tersebut padahal komitmen utang tahun lalu masih banyak yang belum terealisasi. Tambahan utang baru tersebut tentu saja akan semakin memberatkan anak cucu kita untuk membayarnya.

Utang Indonesia:
Sudahkah berpihak kepada rakyat kecil?

Mengapa kita harus peduli masalah utang Indonesia?
US$150 milyar (±Rp1.401 trilyun), jumlah yang sangat fantastis untuk utang yang menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh rakyat Indonesia. Jumlah tersebut setara dengan 100% GDP Indonesia. Beban utang Indonesia memang semakin memburuk semenjak krisis ekonomi 1997. Restrukturisasi sector keuangan (rekapitalisasi, jaminan keuangan dan bantuan dana cair) yang dimandatkan oleh LoI IMF semakin memperburuk situasi. Hingga Desember 2001, utang domestik Indonesia mencapai Rp653 trilyun. Masalah utang Indonesia sudah sangat serius dan di luar batas kewajaran. Disadari atau tidak, tiap penduduk Indonesia harus menanggung utang sebesar ±Rp10 juta, walaupun mereka tidak pernah menikmati utang tersebut.

Berpihak kepada siapa kebijakan utang Indonesia?
Kebijakan utang Indonesia tidak selalu berpihak kepada rakyat kecil. Para pengambil keputusan dan birokrasi yang mulai kecanduan utang mengajukan permintaan acak terhadap proyek-proyek pembangunan ekonomi yang tidak strategis dalam jangka panjang, tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia, dan semakin menimbulkan kesenjangan social yang tidak berkelanjutan. Telah lama diketahui publik bahwa sebagian dari utang tersebut mengendap dalam rekening dan proyek-proyek yang berbau korupsi. Diperkirakan sebesar 30% utang luar negeri Indonesia dikorupsi oleh pejabat orde baru, dengan sepengetahuan lembaga internasional pemberi utang. Yang lebih buruk lagi, rakyat Indonesia harus menanggung utang-utang swasta, milik konglomerat, yang dialihkan ke dalam utang pemerintah Indonesia melalui program rekapitalisasi bank (BLBI). Hal tersebut hanya salah satu dari resep Letter of Intent IMF yang salah kaprah, yang bukannya memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, tetapi semakin memperburuk keadaan Indonesia.

Siapa pemberi utang luar negeri Indonesia?
Utang luar negeri Indonesia dibedakan atas utang dari CGI (dulu IGGI) dan non-CGI. Utang CGI yang berasal dari donor multilateral seperti dari Bank Dunia, Asian Development Bank, IMF, and UNDP. Utang CGI yang berasal dari donor bilateral seperti dari Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Inggris, Perancis, Jerman, Australia, Kanada dan Italia (negara-negara G-7). Utang diluar CGI bisa berupa utang bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, leasing, komersial, dll. Kesepakatan dan pencairan utang luar negeri selama ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan publik. Kesepakatan dan mekanisme utang luar negeri harusnya diatur dengan tegas dan jelas dalam undang-undang. Rakyat seharusnya tidak dibebani oleh kewajiban untuk membayar utang yang tidak mereka rasakan manfaatnya akibat utang tersebut dikorupsi (odious debt) oleh pejabat negara.

Dari mana utang dalam negeri Indonesia?
Sebelum krisis 1997, Indonesia tidak mempunyai utang dalam negeri. Pada November 1997, di bawah kebijakan IMF, Pemerintah Indonesia terpaksa harus bersedia untuk menanggung biaya rekapitalisasi 16 bank swasta yang ditutup atas perintah IMF. Pemerintah Indonesia harus menanggung program penjaminan uang nasabah sebesar Rp. 218,316 trilyun, dan obligasi untuk rekapitalisasi bank sebesar Rp. 434,564 tirlyun. Hal ini semakin menjerumuskan Indonesia semakin terjerat dengan utang yang sedemikian bertumpuk.

Penggunaan utang Indonesia
Utang luar negeri Indonesia digunakan untuk: menutup defisit APBN (gali lubang tutup lubang, karena utang yang dipakai untuk menutup defisit APBN ini digunakan untuk membayar bunga utang Indonesia), investasi infrastruktur jasa publik. Sedangkan utang dalam negeri (surat hutang) digunakan untuk: program penjaminan —— BLBI, rekapitalisasi perbankan, pembiayaan kredit program (surat utang kepada BI).

Apa dampak krisis utang?
Beban utang yang sedemikan besar tentunya akan berpengaruh pada porsi pembiayaan pembangunan dalam APBN. Hal ini berarti:
1. berkurangnya anggaran/APBN menyebabkan minimnya dana pemulihan ekonomi;
2. pemotongan subsidi BMM dan sembako menyebabkan harga bahan bakar, makanan dan transportasi dan barang
hasil industri (pakaian) akan naik;
3. pencabutan subsidi pupuk akan memberatkan para petani
4. layanan kesehatan dan pendidikan akan menurun drastic, sekitar 40%, biaya kesehatan dan pendidikan yang
ditanggung keluarga Indonesia, terutama kaum miskin dan petani akan makin tinggi;
5. beban pajak akan bertambah naik karena krisis utang maupun karena otonomi daerah yang salah kaprah;
6. 2-3 juta anak Indonesia akan menjadi generasi yang hilang (the lost generation), kurang pangan, kurang
pendidikan dan kurang sehat (Data UNICEF 1999)
7. Indonesia akan terjerat oleh persyaratan dari negara/lembaga kreditor seperti diterapkannya pasar bebas,
keharusan untuk menggunakan teknologi/barang-barang dari negara kreditor, PHK besar-besaran, dll;
8. dampak lainnya adalah eksploitasi sumber daya alam (hutan, laut, tambang dan lainnya) akan meningkat drastic
untuk membiayai APBN

Apakah Indonesia bisa keluar dari jerat utang yang sudah sedemikian melilitnya?
Ada beberapa jalan yang bisa dilakukan untuk bisa keluar dari lilitan utang. jalan untuk menyelesaikan utang luar adalah sebagai berikut:

Pertama, membayar utang, ini tentunya akan sulit dilakukan karena jumlah utang luar negeri Indonesia sudah sedemikian besarnya;

Kedua, scenario HIPC (Highly Indebted Poor Country), negara yang masuk kategori HIPC adalah negara yang miskin dan akan mendapat perlakuan yang istimewa dari para kreditornya. Indonesia sendiri menurut Global Development Finance 2002 terbitan Bank Dunia sudah termasuk ke dalam SILIC (severely indebted and low income countries) bersama-sama dengan Afghanistan, Nigeria, dan Ethiopia. Indonesia masuk ke dalam golongan SILIC karena GDP-nya berada di bawah US$650. Melalui scenario HIPC, seharusnya Indonesia bisa meminta kredit dengan bunga rendah dan penghapusan utang pokok, tetapi pemerintah Indonesia tidak mau mengajukan scenario ini karena tidak mau dianggap sebagai negara yang miskin;

Ketiga, Paris Club, yang merupakan pertemuan antara negara-negara kreditor untuk membicarakan kemungkinan penjadwalan ulang pembayaran utang-utang negara-negara debitor yang telah jatuh tempo. Penjadwalan ulang utang di luar scenario Paris Club juga bisa dilakukan secara bilateral. Tetapi penjadwalan utang tidak bisa melepaskan Indonesia dari jerat utang, karena utang Indonesia tetap bertambah, yang berubah hanyalah jangka waktu pembayarannya, mengalihkan pembayaran utang sekarang ke masa yang akan datang;

Keempat, debt swap atau pengalihan utang, maksudnya adalah mengalihkan beban utang dengan janji akan melakukan hal yang telah disepakati sebagai gantinya, bukan dengan membayar cicilan utang dengan uang segar (cash). Contohnya adalah debt for nature swap, yaitu mengalihkan pembayaran utang untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Indonesia sudah mencoba scenario ini dan secara khusus menawarkan untuk menutup sejumlah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang bermasalah dan diduga keras telah merusak hutan.;

Kelima, odious debt atau ‘utang najis’, adalah suatu doktrin internasional yang menyatakan bahwa utang yang dibuat oleh suatu rezim pemerintahan yang tidak dipilih oleh rakyatnya dan jika utang tersebut digunakan untuk menekan rakyatnya bukan untuk kepentingan negara, maka utang tersebut bukanlah menjadi beban dari negara dan rakyatnya tapi merupakan utang rezim tersebut. Doktrin tersebut bisa diterpakan di Indonesia, karena selama masa orde baru, utang luar negeri Indonesia tidak pernah meminta pendapat rakyat. Sudah diketahui secara umum bahwa uang itu bocor, dikorupsi dan jarang sampai kepada tujuan yang sudah dirancang sebelumnya.

Keenam, ngemplang atau tidak mau membayar utang, hal ini yang paling mudah dilakukan, dengan alasan krisis moneter yang berkepanjangan. Pilihan ini tentu saja yang paling tidak disetujui oleh negara-negara kreditor, karena kreditor mana yang mau kehilangan uangnya?
Jalan untuk menyelesaikan utang dalam negeri adalah menuntut IMF untuk bertanggung jawab atas kebijakannya pada LoI yang mendesak pemerintah Indonesia untuk menyehatkan perbankan dengan mengeluarkan obligasi yang nyata-nyata menambah beban utang Indonesia.

Apa yang bisa kita lakukan terhadap masalah utang Indonesia?
Kita sebagai rakyat Indonesia, yang harus menanggung beban utang, tidak bisa tinggal diam dalam menyikapi masalah utang Indonesia. Kita menuntut agar:
1. Melakukan reformasi kelembagaan CGI beserta mekanisme pengambilan keputusannya melalui pembentukan
panel independen yang keanggotaannya multistakeholder.
2. Membentuk komite untuk pemulihan perekonomian Indonesia dan pengentasan kemiskinan yang mampu mem
berikan alternatif kebijakan mengenai persoalan kemiskinan dan pemulihan ekonomi.
3. Membentuk tim penilaian independen atas dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi atas utang dan bantuan CGI
untuk menentukan efektifitas utang dan bantuan tersebut.
4. Mengumumkan kepada publik bahwa utang dan bantuan yang diberikan dalam Sidang CGI ke-12 tidak bersifat
mengikat, yang hanya menguntungkan pihak kreditor.
5. Membentuk arbitase utang untuk menilai keberlanjutan utang Indonesia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tentang CGI

Bagaimana proses lahirnya Inter Governmental Groups on Indonesia (IGGI), sebelum berubah nama menjadi Consultative Groups on Indonesia (CGI) ?

Bulan Februari 1967 diadakan sebuah pertemuan di Den Haag negeri Belanda yang diprakarsai oleh Mr.B.J. Udink untuk membicarakan utang baru yang diperlukan Indonesia. Kriteria pokok yang ditentukan Indonesia adalah:

1. utang luar negeri tidak boleh dikaitkan dengan ikatan politik;
2. syarat pembayaran harus dalam batas-batas kemampuan untuk membayar kembali;
3. penggunaan utang luar negeri haruslah untuk pembiayaan proyek-proyek yang produktif dan bermanfaat.

Pertemuan di Den Haag ini kemudian dikenal sebagai Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI). Pertemuan pertama IGGI dihadiri oleh 7 negara anggota yaitu Amerika Serikat, Belanda, Indonesia, Italia, Jerman Barat, Jepang, dan Inggris. Sebagai peninjau yakni: Austria, Kanada, Norwegia, Selandia Baru, dan Swiss. Lembaga-lembaga internasional yang hadir dan kemudian besar sekali peranannya dalam pelaksanaan bantuan ke Indonesia adalah IMF, WB, ADB, dan UNDP. Utang yang dikucurkan sebesar US$ 200 juta.

Mengapa IGGI harus berganti nama menjadi CGI ?

Pemerintah Belanda selaku ketua IGGI dan beberapa negara donor anggota IGGI berpendapat bahwa program Keluarga Berencana di Indonesia dilaksanakan dengan paksaan. J.P Pronk selaku Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda merupakan salah satu tokoh yang menyuarakan hal tersebut. Tudingan tersebut segera dijawab oleh Pemerintahan Soeharto dengan membubarkan forum IGGI pada tanggal 22 Maret 1992, dan menolak segala bentuk utang dari Pemerintah Belanda. Selanjutnya Pemerintah Indonesia meminta Bank Dunia untuk membentuk badan lain sebagai gantinya. Bentuk tersebut kemudian dikenal dengan nama Consultative Group on Indonesia (CGI) dengan Bank Dunia selaku ketua. Sidang pertama CGI ke-1 dilakukan pada tanggal 16-17 Juli 1992 di Paris. Komitmen utang yang diberikan sebesar US$ 4,95 miliar. Dalam sidang CGI ke-12 yang akan digelar pada tgl 21-22 Januari 2003 di Bali sekitar Rp 29,1 triliun.

Anggota CGI

Donatur Bilateral
1. Australia
2. Austria
3. Belgium
4. Canada
5. Denmark
6. Finland
7. France
8. Germany
9. Italy
10. Japan
11. South Korea
12. Kuwait
13. The Netherlands
14. New Zealand
15. Norway
16. Portugal
17. Spain
18. Sweden
19. Switzerland
20. United Kingdom
21. United States of America

Donatur Multilateral
1. Asian Development Bank (ADB)
2. European Commission
3. International Finance Corporation (IFC)
4. International Monetary Fund (IMF)
5. Islamic Develop ment Bank
6. Nordic Development Bank
7. United Nations Development Programme (UNDP)
8. United Nations International Children Emergency Fund (UNICEF)
9. The World Bank

Washington Consensus

2002-01-05T04:31:00.006+07:00

n Liberalisasi
n Deregulasi
n Privatisasi

Arah Menuju
Jurang Kemiskinan

---------------------------------------

Penulis :
Joseph E. Stiglitz

Penerjemah :
Darmawan Triwibowo
Desain Cover :
Andy Yoes Nugroho
Penerbit :
INFID – 2002
---------------------------------------

Krisis ekonomi global yang berawal di Thailand pada bulan Juli 1997 telah membawa negara-negara di Asia (Indonesia, Malaysia, Philipina, Korea) kedalam situasi ‘gawat’. Kemajuan yang sangat mengesankan selama tiga dasawarsa, dimana pendapatan perkapita telah meningkat, kesehatan membaik, kemiskinan telah berkurang secara amat dramatis hancur dalam sesaat. Namun, bibit malapetaka sebenarnya telah lama ditanamkan. Awal dasawarsa 90-an, negeri-negeri di Asia telah meliberalisasikan pasar keuangan dan pasar modal mereka, bukan karena mereka memerlukan tambahan dana, tetapi karena tekanan internasional, termasuk tekanan dari Departemen Keuangan Amerika Serikat. Perubahan ini telah merangsang masuknya modal berjangka pendek -- jenis modal yang mencari keuntungan sebesar-besarnya pada hari, minggu, atau bulan berikutnya (setelah kedatangan mereka), dan bukannya pada investasi berjangka panjang seperti membangun pabrik-pabrik.
Washington Consensus (Kesepakatan Washington) --sebutan bagi lembaga seperti Bank Dunia, IMF, Departemen Keuangan AS, yang bermarkas di Washington-- sangat terkontaminasi berbagai kepentingan. Washington Consensus menyatakan bahwa kinerja perekonomian yang baik membutuhkan perdagangan bebas, stabilitas makro serta penerapan kebijakan harga yang tepat. Tak dapat disangkal bahwa butir-butir Washington Consensus merupakan syarat bagi berfungsinya mekanisme pasar. Hanya saja, harus diingat bahwa kebijakan-kebijakan yang direkomendasikannya tidaklah lengkap, bahkan kadang kala salah arah. Mekanisme pasar, agar bisa berfungsi dengan baik, membutuhkan lebih dari sekadar tingkat inflasi yang rendah. Pasar membutuhkan pula regulasi yang tepat di sektor finansial, kebijakan persaingan usaha, serta kebijakan yang bisa memfasilitasi alih teknologi dan mendorong transparansi. Hal-hal fundamental inilah yang diabaikan dan tidak tercakup dalam Washington Consensus. Dogma liberalisasi, seperti yang diajukan oleh Washington Consensus, acap kali berubah menjadi tujuan dan bukan lagi berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan sistem finansial yang lebih baik.

IMF lebih suka jika orang luar tidak terlalu banyak bertanya mengenai apa yang sedang mereka kerjakan. Dalam teori, lembaga keuangan itu mendukung institusi-institusi demokrasi di negara-negara yang dibantunya. Dalam prakteknya, IMF merusak proses demokrasi dengan cara mendesakkan kebijakan-kebijakannya. Sudah tentu resminya IMF tidak 'menekan' apa pun juga. Ia 'merundingkan' syarat-syarat untuk menerima bantuan. Tetapi semua kekuatan dalam negosiasi itu hanya berada pada suatu sisi --- sisi IMF -- dan lembaga keuangan tersebut jarang sekali memberikan waktu yang cukup untuk menumbuhkan konsensus atau bahkan untuk mengadakan konsultasi yang luas baik dengan dewan perwakilan rakyat atau dengan masyarakat sipil. Kadang-kadang IMF sama sekali mengabaikan keterbukaan dan menegosiasikan perjanjian-perjanjian rahasia.

Joseph E.Stiglitz merupakan salah satu pemikir yang cukup kritis dalam menilai perilaku IMF. Dengan latar belakangnya sebagai akademisi dan pernah menduduki jabatan tinggi di Bank Dunia serta Dewan Ekonomi Amerika Serikat tentunya ia memiliki argumen yang kuat dalam setiap kritikannya. Buku kumpulan kuliah Stiglitz ini tentunya amat bermanfaat bagi kita dalam memahami keadaan sebenarnya dari politik dan ekonomi internasional. Kita tentunya bertanya apakah mungkin Washington Consensus tersebut mampu dilawan oleh ideologi lain setelah ideologi neoliberalisme mendunia. Jawabannya tentu saja tergantung dari paham yang kita anut. Namun dalam sistem dunia yang tidak adil ini, ketidak adilan tentunya harus selalu dilawan. Selamat membaca.

Jakarta, 13 Desember 2002

Binny Buchori
(Secretary Executive)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tentang Joseph E. Stiglitz

Joseph E. Stiglitz yang lahir pada tanggal 9 Februari 1943, saat ini menjabat sebagai profesor bidang ekonomi dan keuangan pada departemen ekonomi di Columbia University, New York, AS. Beliau mendapakan gelar doktor-nya dalam bidang ekonomi di M.I.T., USA, pada tahun 1967 dan setelah itu mendapatkan gelar anugrah doktor (honorary doctorates) dari 18 universitas di seluruh dunia, juga memperoleh 13 Fellowship dan Penghargaan.

Sebagai profesor dan ahli ekonomi, perjalanan karir Stiglitz sejak tahun 1966 sebagian besar adalah sebagai dosen/profesor di berbagai universitas terkemuka di AS, kecuali saat beliau menjabat sebagai Senior Vice President dan Chief Economist di World Bank pada tahun 1997 sampai tahun 2000. Selain itu, dalam perjalanan karirnya, Stiglitz juga menjabat, baik itu sebagai anggota board, kepala delegasi maupun posisi lainnya, di berbagai organisasi internasional. Juga, sebagai konsultan untuk perusahaan, institusi ataupun organisasi internasional seperti World Bank, OECD, Inter-American Development Bank, Electrical Power Research Institute, Bell Labs, dll. Juga sebagai konsultan pemerintah AS pada US State Deparment, US Treasury, dan Department of Justice. Dan untuk negara-negara bagian AS seperti Louisiana, Texas dan Alaska.

Sejak tahun 1966 Stiglitz telah menulis ratusan artikel dalam bidang ekonomi di berbagai terbitan, jurnal, majalah di seluruh dunia dan telah menulis 24 buku.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tentang infid

International NGO Forum on Indonesian Development, adalah sebuah “payung” NGO (Organisasi Non-Pemerintah/Ornop) yang beranggotakan lebih dari 50 NGO dalam dan luar negeri. Berdiri tahun 1985 dengan nama INGI (Inter-NGO Conference on IGGI Matters), dimaksudkan sebagai forum NGO Indonesia dan non-Indonesia untuk masalah-masalah pembangunan di Indonesia, khususnya dalam kerangka memberikan kritik, masukan dan rekomendasi kepada IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia), yang sejak tahun 1992 berubah menjadi CGI (Consultative Group on Indonesia) yang diketuai Bank Dunia.

Alamat:
Jl. Mampang Prapatan XI/23
Jakarta Selatan 12790
Tel. 79196721,22
Fax. 62-21-7941577
E-mail: infid@nusa.or.id
Website: www.infid.or.id

Debt Kills Indonesian Babbies

2001-11-10T23:30:00.004+07:00

------------------------------------------------------------------
Name of Caracter : ATANG [Hapus Utang]
Concept : Bonnie Setyawan & Binny Buchori
Caracter & Design : Andy Yoes Nugroho
Published by INFID - November 2001
------------------------------------------------------------------

Pemerintahan Orde Baru Soeharto meninggalkan beban utang yang sangat besar, lebih besar dari rejim represif yang lain seperti Mobuto; Samoza dan Marcos, disamping warisannya berupa sistem politik yang otoriter dan terpusat.

Utang luar negeri yang sebagian besar di buat oleh pemerintah Orde Baru dilakukan tanpa persetujuan rakyat secara terbuka dan tidak memberikan kemakmuran pada rakyat sebagaimana seharusnya . Kini bangsa Indonesia sedang terpuruk dengan menanggung beban utang luar negeri mencapai sekitar Rp. 1.500 triliun setara dengan 100 % PDB [Product Domestic Brutto], sehingga setiap warga negara baik yang baru lahir maupun berusia lanjut harus menanggung beban sebesar Rp. 7,3 juta.

Dampak nyata dari beban utang itu adalah pada anggaran pembangunan dan pengeluaran sosial. Utang luar negeri setiap tahun membebani anggaran negara sekitar Rp. 90 triliun, yang sama nilainya dengan 40-50% anggaran belanja negara. Sementara anggaran pembangunan hanya 13,4 % [Rp. 45,5 triliun] dan dana kesehatan kurang dari Rp.10 triliun. Artinya, tiap warga negara Indonesia tiap tahun membayar kreditor sebesar US $ 45 dan hanya menerima anggaran kesehatan US $ 2 per orang. Kondisi seperti ini sangat menyengsarakan rakyat karena berbagai subsidi [bbm, listrik, pajak, pendidikan, kesehatan dll] mengalami pengurangan demi membayar hutang.

Ironisnya utang tetap dikucurkan oleh lembaga dan negara donor meskipun mereka mengetahui telah terjadi berbagai macam penyelewengan dalam pemanfaatannya. Ternyata, IMF dan Bank Dunia hanya mendahulukan kepentingan mereka dan gagal mewujudkan janjinya untuk memperingan beban utang luar negeri dan menanggulangi kemiskinan.***